Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Magelang

IKUTI ZOOM MEETING BIMTEK PEMBINAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN) UNTUK TINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN DOKUMENTASI HUKUM

Kota Mungkid, 11 Juni 2026 — Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh anggota JDIHN se-Provinsi Jawa Tengah yaitu Pengelola JDIH pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo dengan menghadirkan narasumber antara lain Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Haeruddin, dan Pustakawan Ahli Muda pada Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Iswiyati Kunti. Materi yang disampaikan meliputi hasil evaluasi penilaian kinerja anggota JDIHN, strategi peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum, penguatan kelembagaan JDIH, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan informasi hukum.

Bimtek ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi hasil penilaian kinerja Anggota JDIHN Tahun 2025 sekaligus memberikan pembinaan kepada seluruh anggota JDIHN agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing instansi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan anggota JDIHN, termasuk Kabupaten Magelang, dapat memahami indikator penilaian kinerja secara lebih komprehensif serta mampu melakukan berbagai perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan JDIH. Dengan demikian, layanan dokumentasi dan informasi hukum dapat semakin berkualitas, terintegrasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.